MEMBANGUN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN

PERUSAHAAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT NASIONAL, YANG BANYAK BERADA DI DAERAH PELOSOK INDONESIA, MEMILIKI TANGGUNG JAWAB BESAR TERHADAP KEBERADAAN MASYARAKAT YANG BERADA DI SEKITAR OPERASI PERKEBUNAN. MELALUI KEGIATAN CSR SAWIT, PERUSAHAAN PERKEBUNAN BERHARAP MAMPU MENJAGA LINGKUNGAN DAN MENDORONG EKONOMI SOSIAL MASYARAKAT SECARA NASIONAL

Biasanya, tanggung jawab sosial yang dimiliki perusahaan, termaktub kedalam program Tanggung Jawab Sosial dan lingkungan (CSR). Sebab itu, sebagian besar perusahaan perkebunan kelapa sawit, selalu melakukan rumusan program kerja CSR melalui kegiatan perusahaan yang memiliki berbagai tujuan pembangunan sosial dan lingkungan, seperti, kelestarian alam, kesejahteraan pekerja, kesehatan masyarakat, pengembangan ekonomi masyarakat, dan sebagainya.

Keberadaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan yang beroperasi di Indonesia, juga mendapat mandat mandatori dari regulasi pemerintah. Beberapa landasan hukum dari pemerintah, yang menjadi kewajiban bagi perusahaan, termasuk perusahaan perkebunan kelapa sawit di Indonesia.

Beberapa regulasi pemerintah, yang secara mandatori memberikan mandat kepada perusahaan untuk melakukan aksi sosial dan lingkungan, antara lain; Undang-undang No.25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas, Undang-Undang No.32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Bahkan tahun 2012 silam, pemerintah juga memberikan aturan baru berupa Peraturan Pemerintah No.47 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas. Dengan adanya aturan bagi perusahaan ini, maka secara tegas, pemerintah memberikan tugas secara mandatori kepada perusahaan swasta untuk melakukan tanggung jawab kepada sosial dan lingkungan sekitarnya.

Perusahaan perkebunan kelapa sawit milik pemerintah juga memiliki kewajiban serupa dengan perusahaan swasta, lantaran kewajiban Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sudah terlebih dahulu diatur berdasarkan Peraturan Menteri BUMN.

Dimana, keberadaan Peraturan Pemerintah tersebut, telah dilengkapi dengan peraturan serupa, yang telah mengatur kewajiban melakukan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Seperti Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN), PER-05/MBU/2007, tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan (PKBL).

Peraturan Menteri Negara BUMN ini, juga telah mengalami perubahan, menjadi PER-08/MBU/2013, tentang Perubahan keempat atas Peraturan Menteri Negara BUMN, tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan (PKBL), PER-05/MBU/2013 lalu.

Dengan adanya peraturan mengenai program kemitraan dengan masyarakat tersebut, sebagian besar perusahaan perkebunan milik swasta dan negara, telah banyak yang melakukan program kemitraan bersama masyarakat. Pola kemitraan perusahaan perkebunan kelapa sawit, telah dilakukan sejak awal pengembangan perkebunan kelapa sawit di berbagai pelosok.(sumber:infosawit.com)