Direksi PTPN I Tidak Punya Hak untuk Melepas Aset Negara

LANGSA – Direksi PTPN I tidak mempunyai hak untuk melepas aset negara. Setiap aset yang akan dilepas, harus ada izin dari pemegang saham, dalam hal ini Kementerian BUMN dan Holding Perkebunan.

“Direksi hanya mengelola dan berkewajiban menjaga aset,” sebut Kasubag Humas, Protokoler dan Portal BUMN PTPN I, Ernawati, Rabu (6/9/2017).

Kata Ernawati, pernyataan ini untuk menepis isu bahwa PTPN I dianggap memperlambat dan menghalang-halangi terkait permintaan pembebasan sejumlah lahan oleh Pemko Langsa untuk dibangun Rumah Sakit Regional dan perluasan Ruang Terbuka Hijau Hutan Kota di Gampong Paya Bujuk Seulemak, Kecamatan Langsa Baro.

Ia menegaskan, terkait permintaan lahan tersebut, sudah diproses di Kementerian BUMN.

Bahkan PTPN I telah memfasilitasi pihak Pemko Langsa yang diwakili oleh Kabag Pemerintahan, Khairul Ichsan dan Kabag Hukum, Dewi Nursanti, pada 21 Agustus 2017, bertemu dengan pemegang saham.

“Hasil dari pertemuan tersebut, pihak pemegang saham meminta kedua belah pihak untuk menunggu karena masih dalam proses,” jelasnya.

 

Kemudian, sambung Ernawati, pemegang saham meminta kepada kedua belah pihak dalam hal ini PTPN I dan Pemko Langsa, untuk tidak melakukan aktifitas apapun terlebih dahulu di lahan yang akan dibebaskan.

Hal ini guna menghindari adanya tindakan yang berpotensi melanggar aturan serta ketentuan yang berlaku.

“Saya berharap kepada pihak-pihak terkait untuk tidak berprasangka buruk terhadap Direksi PTPN I, karena pada prinsipnya kami selalu dan akan terus mendukung pembangunan yang dilakukan oleh Pemko Langsa,” pungkasnya.