Toke Seuem Minta HGU PTPN I Ditinjau Ulang

Rabu, 22 November 2017 10:04

WALI Kota Langsa, Usman Abdullah atau Toke Seuem, meninjau pekerjaan pembuatan waduk atau danau buatan di objek wisata hutan kota, Langsa, Selasa (21/11).

* Langsa Butuh Lahan Bangun Sarana Publik

LANGSA – Wali Kota Langsa, Usman Abdullah atau Toke Seuem, meminta Pemerintah Aceh dan Kementerian BUMN dan pihak terkait lainya, meninjau ulang penguasaan lahan Hak Guna Usaha (HGU) PTPN I Langsa yang berada di wilayah Kota Langsa.

“Luas wilayah Kota Langsa semakin sempit, karena 30 persen lahan yang ada merupakan hutan bakau dan 30 persen permukiman penduduk. Selebihnya berupa lahan kebun kelapa sawit yang merupakan HGU PTPN I PTPN dan perusahaan lainnya,” ujar Toke Seuem, Selasa (21/11), saat meninjau proyek pembangunan danau buatan di Hutan Kota Langsa.

Untuk mendapatkan lahan kosong dalam rangka pembangunan sarana publik di wilayah Langsa, diakuinya sangat sulit. Harapan satu-satunya adalah PTPN I melepas sebagian HGU-nya untuk kepentingan pembangunan daerah ini.

“Saat ini ada ribuan haktare lahan HGU PTPN I yang berada di antara permukiman penduduk. Kondisi ini tentunya tak layak lagi. Hal ini harus menjadi bahan pertimbangan Pemerintah Aceh dan Kementerian BUMN, saat perpanjangan HGU PTPN I ke depan,” ujarnya.

Ia mengusulkan agar Pemerintah Aceh bersama pihak terkait lainya mencari jalan keluar, seperti memberikan lahan kosong untuk perkebunan kepada PTPN I Langsa, sebagai pertukaran areal perkebunan HGU PTPN I di wilayah Langsa yang akan dilepaskan.

“Kami berharap Gubernur Aceh di bawah kepemimpinan Irwandi Yusuf, turun tangan dan serius menyikapi persoalan lahan yang dibutuhkan Pemko Langsa, untuk pembangunan Langsa dan Aceh ke depan,” harapnya.

Wali Kota Langsa ini juga mengucapkan terimakasih kepada PTPN I, PTPN III, dan Kementerian BUMN yang telah menyetujui penglepasan HGU untuk pengembangan Hutan Kota. Ia berharap mereka juga tak keberatan melepaskan lahan untuk pembangunan RSJ, gedung LP, gedung rehabilitasi narkoba, serta GOR.

“Kebutuhan lahan ini harus disikapi PTPN I dengan positif, jangan menilai negatif seolah-olah kami mau mengusasai lahan HGUmereka. Tetapi PTPN I harus memahaminya, bahwa ini menyangkut kebutuhan masyarakat banyak,” jelasnya.

Pemerintah Kota Langsa saat ini telah meprogramkan pembangunan empat sarana publik yang dibutuhkan saat ini. Yaitu pembangunan fasilitas Rumah Sakit Jiwa (RSJ), pembangunan gedung rehabilitasi korban narkoba, Gedung Olah Raga (GOR), termasuk pembangunan Gedung Lembaga Permasyarakatan (LP) Langsa.

“Namun masalahnya adalah, Pemko Langsa belum memiliki lahan untuk membangun emapt fasilitas tersebut. Untuk membeli lahan di Langsa ini tidak ada lagi, sedangkan pembangunan empat fasilitas publik ini sudah sangat mendesak,” katanya.

Menurutnya, di antara empat sarana publik yang hendak dibangun itu, yang paling mendesak adalah pembangunan LP Kelas II B Langsa yang kini sudah melebihi daya tampung, karena LP yang ada sekarang sudah tak layak lagi.

Sementara, tiga fasilitas publik lainnya sudah diprogramkan untuk dibangun dalam lima tahun ke depan. “Satu-satunya solusi menjawab kebutuhan lahan untuk membangun empat fasilitas itu, PTPN I dan para pemegang sahamnya mau melepaskan lahan HGU perkebunannya kepada pemerintah untuk kepentingan umum tersebut,” ujarnya.