Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang, karenanya, hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia. Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik.

Keterbukaan informasi publik merupakan sarana untuk mengoptimalkan pengawasan publik terhadap Badan Usaha Milik Negara dan Badan Publik lainnya. Sejalan dengan amanah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, PT Perkebunan Nusantara Itelah melakukan beberapa upaya menyelaraskan aspek legal dengan menetapkan Peraturan Direksi PTPN I tentang tentang Standar Prosedur Operasional Layanan Informasi Publik di lingkungan PTPN I, sehingga diharapkan PTPN I dapat menyelanggarakan layanan informasi publik menjadi lebih baik.