Periode Nasionalisasi (1958 – 1971)

Dalam rangka nasionalisasi atas perusahaan-perusahaan perkebunan eks milik swasta Belanda/Asing (antara lain: Inggris, Prancis dan Belgia) perusahaan perkebunan milik pemerintah Belanda melalui Undang-Undang Nomor 86 Tahun 1958, yang menjadi dasar perubahan kepemilikan dari asing ke pemerintah RI, yang ketika itu menyerahkan kedaulatan secara otomatis menjadi milik pemerintah Republik Indonesia, yang kemudian dikenal dengan nama Perusahaan Perkebunan Negara (PPN) Lama.

Dalam periode 1960 – 1963 terjadi penggabungan perusahaan dalam lingkup PPN-Lama dan PPN-Baru menjadi: PPN Kesatuan Jawa Barat I, PPN Kesatuan Jawa Barat II, PPN Kesatuan Jawa Barat III, PPN Kesatuan Jawa Barat IV dan PPN Kesatuan Jawa Barat V.

Selanjutnya selama periode 1963 – 1968 diadakan reorganisasi dengan tujuan agar pengelolaan perkebunan lebih tepat guna, dibentuk PPN Aneka Tanaman VII, PPN Aneka Tanaman VIII, PPN Aneka Tanaman IX dan PPN Aneka Tanaman X, yang mengelola tanaman teh dan kina, serta PPN Aneka Tanaman XI dan PPN Aneka Tanaman XII yang mengelola tanaman karet. Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas perusahaan, pada periode 1968 – 1971, PPN yang ada di Jawa Barat diciutkan menjadi tiga Perusahaan Negara Perkebunan (PNP) meliputi 68 kebun, yaitu:

• PNP XI berkedudukan di Jakarta (24 perkebunan), meliputi perkebunan-perkebunan eks PPN Aneka Tanaman X, dan PPN Aneka Tanaman XI;
• PNP XII berkedudukan di Bandung (24 perkebunan), meliputi beberapa perkebunan eks PPN Aneka Tanaman XI, PPN Aneka Tanaman XII, sebagian eks PPN Aneka Tanaman VII, dan PPN Aneka Tanaman VIII;
• PNP XIII berkedudukan di Bandung (20 perkebunan), meliputi beberapa perkebunan eks PPN Aneka Tanaman XII, eks PPN Aneka Tanaman IX, dan PPN Aneka Tanaman X.

Sejak tahun 1971, PNP XI, PNP XII dan PNP XIII berubah status menjadi Perseroan Terbatas Perkebunan (Persero).

Periode Restrukturisasi (1994 -1996)

BUMN Perkebunan mulai 1 April 1994 sampai dengan tanggal 10 Maret 1996,

Pengelolaan PT Perkebunan XI, PT Perkebunan XII, dan PT Perkebunan XIII digabungkan di bawah manajemen PTP Group Jabar.

Periode Penggabungan (1996-2014)

PT Perkebunan Nusantara VIII atau disingkat PTPN VIII awalnya adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Harun Kamil, SH No.41 Tanggal 11 Maret 1996 dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman RI dengan SK Nomor C2-8336. HT.01.01.TH.96. tanggal 8 Agustus 1996 sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 13 Tahun 1996 tentang peleburan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan XI, Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan XII, dan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan XIII, menjadi PT Perkebunan Nusantara VIII (Persero).

Periode Holding Perkebunan Nusantara (2014-2023)

Seiring dengan dibentuknya Holding BUMN Perkebunan di Tahun 2014, maka berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2014 tanggal 17 September 2014 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara III, mengakibatkan perubahan nama dari PT Perkebunan Nusantara VIII (Persero) menjadi PT Perkebunan Nusantara VIII, serta perubahan status Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara VIII menjadi Perseroan Terbatas yang tunduk sepenuhnya pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dengan kepemilikan pemegang saham 90% PTPN III (Persero) dan 10% Negara Republik Indonesia, serta dilakukan perubahan anggaran dasar perseroan berdasarkan Akta Notaris Nanda Fauz Iwan, SH.,M.KN No. 28 Tanggal 23 Oktober 2014 dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU- 10133.40.20.2014.

Periode Legal Day One PTPN I (2023 sd. sekarang)

PTPN I adalah salah satu BUMN di sektor perkebunan, dan merupakan bagian dari Holding Perkebunan yang dipimpin oleh PTPN III. 

Pada 1 Desember 2023, PTPN III mengumumkan penggabungan 13 perusahaan PTPN menjadi dua Sub-Holding utama, yakni PTPN IV dan PTPN I, sebagai bagian dari Program Strategis Nasional (PSN) untuk mendukung ketahanan pangan dan energi nasional. Di sisi lain, PTPN I dibentuk melalui penggabungan beberapa PTPN, yaitu PTPN II, VII, VIII, IX, X, XI, XII, dan XIV. PTPN I bertanggung jawab sebagai Perusahaan Manajemen Aset Perkebunan Unggulan dengan mandat untuk mengoptimalkan dan mengelola aset perkebunan, diversifikasi usaha, serta pengembangan inisiatif bisnis ramah lingkungan, yang bertujuan mendukung ketahanan ekonomi nasional.